Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta aparat penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan menggunakan kewenangan menangkap dan menahan tersangka sesuai koridor hukum yang benar. Ia mengaku prihatin menyikapi kondisi rumah tahanan di banyak daerah di tanah air saat ini sudah melebihi kapasitas.

"Kepolisian dan kejaksaan sering menggunakan kewenangan tangkap dan tahan saja dulu, salah gak salah nanti kita lihat di pengadilan, itu sebabnya rutan sering terlihat penuh. Pihak kepolisian bisa membantu negara dalam mengurangi overload rutan dan lapas," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas anggaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9/13).

Sementara itu anggota Komisi III dari FPKS Adang Darajatun mengingatkan agar Polri mempersiapkan sejak dini termasuk pengajuan anggaran untuk pengamanan Pemilu 2014. "Kami minta persipannya dijelaskan termasuk alokasi anggaran karena pengamanan pemilu sangat penting," ujar mantan Wakapolri ini.

Dalam penjelasannya Wakapolri Komjen Oegroseno memaparkan dalam RAPBN 2014 telah diajukan anggaran sebesar Rp.4,1 triliun untuk pengamanan pemilu. Angka itu menurutnya tidak jauh berbeda dengan anggaran Pemilu 2009 lalu.

"Jadi untuk anggaran pemilu ini harapannya minimal ya sama lah dengan tahun lalu," ungkap Oegro yang baru saja dilantik awal bulan Agustus lalu.

Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum dan keamanan ini mengawali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2013-2014 dengan membahas Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga RKAK/L. Disamping Wakapolri turut hadir dalam RDP Pimpinan KPK Zulkarnain, Sekjen Kementrian Hukum dan HAM dan Jambin Kejaksaan RI. (iky)/foto:rizka/parle/iw.